Menyadari bahwa kemiskinan adalah salah satu masalah yang paling signifikan di Indonesia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menginstruksikan agar layanan kontrasepsi berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Dalam upaya menyelesaikan masalah kemiskinan, pemerintah berencana untuk meningkatkan aksesibilitas layanan KB yang seimbang dan berkelanjutan.
Dalam wawancara dengan jurnalis, Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui perlindungan kontrasepsi yang efektif. “Kami ingin meningkatkan aksesibilitas layanan KB bagi masyarakat, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kemiskinan dan dapat fokus pada pendidikan dan pekerjaan,” katanya.
Selain itu, Kepala BKKBN Wihaji juga mengemukakan bahwa perlindungan kontrasepsi bukan hanya tentang pengentasan kemiskinan, tapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin membantu masyarakat untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kemiskinan dan dapat fokus pada masa depan,” katanya.
Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas layanan KB, pemerintah juga berencana untuk mengembangkan infrastruktur yang solid dan membangun kerjasama dengan organisasi non-pemerintahan. “Kami ingin membantu masyarakat untuk memiliki akses yang lebih baik pada layanan KB, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kemiskinan dan dapat fokus pada pendidikan dan pekerjaan,” katanya.
Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan melalui perlindungan kontrasepsi diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun masa depan yang lebih cerah.