—————————————————————-
Menteri HAM Natalius Pigai telah mengingatkan bahwa penangkapan begal harus berfokus pada pemberantasan dengan mempertahankan prinsip negara hukum. Hal ini dikatakan olehnya dalam sebuah kegiatan yang diadakan di Jakarta.
Sementara itu, penangkapan begal menjadi salah satu masalah yang paling signifikan di Indonesia. Menurut data terakhir, jumlah penjahat bisnis telah meningkat dengan cepat, sehingga membuat masyarakat merasa kurang aman. Oleh karena itu, Pemerintah memerlukan upaya yang lebih efektif dalam pemberantasan begal.
Pigai mengemukakan bahwa prinsip negara hukum harus dijunjung tinggi dalam penangkapan begal. Hal ini dimaksudkan agar keputusan penghukuman yang dibuat oleh aparat penegak hukum adalah adil dan transparan.
Dalam sambungan, Pigai juga menekankan pentingnya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. “Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan begal,” kata Pigai.
Selain itu, Pigai juga mengingatkan bahwa penangkapan begal harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hak asasi manusia. “Penangkapan begal harus berpedoman pada prinsip hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia,” kata Pigai.
Keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan begal sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, Pemerintah memerlukan upaya yang lebih aktif dalam menggalakkan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.
#PemberantasanBegal #HakAsasiManusia #NegaraHukum