Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dalam penyidikan kasus korupsi yang terkait dengan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah (APBD) di kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Penyidikan ini dilakukan setelah KPK menerima informasi bahwa Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara, telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah.
Menurut sumber KPK, Rita Widyasari diduga melakukan korupsi dalam pengelolaan APBD yang mengarah pada kehilangan pendapatan daerah. KPK juga memeriksa beberapa orang lainnya yang terlibat dalam kasus korupsi ini, termasuk pejabat lainnya di pemerintahan kabupaten Kutai Kartanegara.
Penyidikan KPK ini didasarkan pada laporan yang diterima dari sejumlah pihak, termasuk masyarakat setempat dan pejabat yang terlibat dalam pengelolaan APBD. KPK juga memeriksa dokumen dan data yang terkait dengan kegiatan pengelolaan APBD di kabupaten Kutai Kartanegara.
KPK telah beberapa kali memeriksa Rita Widyasari sebelumnya dalam beberapa kasus korupsi lainnya, termasuk kasus penggelolaan kekayaan negara. Namun, penyidikan ini adalah yang pertama kalinya KPK memeriksa Rita Widyasari dalam kasus korupsi terkait pengelolaan APBD.
KPK akan melanjutkan penyidikan ini dengan teliti dan objektif, serta akan memberikan hasil yang jelas dan transparan. KPK juga akan melibatkan sejumlah pihak, termasuk masyarakat setempat dan pejabat lainnya, dalam proses penyidikan ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang tepat dan sesuai dengan hukum.
#KPK #Korupsi #PengelolaanAPBD #KutaiKartanegara