Rapat Badan Anggaran Legislatif (Baleg) DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemenenergasmen) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi sempat memanas. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII, Dr. (H.C.) Muhadi Sugiharto, ini menarik perhatian karena Fraksi Golkar mendesak agar RUU Migas tersebut didrop dari prolegnas 2026.
Menurut sumber terdekat, Fraksi Golkar menganggap RUU Migas tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan memiliki potensi merusak bisnis minyak dan gas bumi di Indonesia. Mereka juga menyoroti adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah dan DPR RI tentang RUU tersebut, sehingga Golkar meminta agar RUU Migas didrop dari prolegnas 2026.
Terkait hal ini, Kemenenergasmen harus segera memberikan klarifikasi terkait RUU Migas. Menurut beberapa sumber, Pemerintah telah melakukan perubahan pada RUU Migas untuk memastikan kepentingan rakyat dan bisnis minyak dan gas bumi di Indonesia.
Rapat Baleg DPR RI dengan Kemenenergasmen ini menarik perhatian karena Golkar juga menganggap RUU Migas memiliki potensi merusak bisnis minyak dan gas bumi di Indonesia. Mereka meminta agar RUU Migas didrop dari prolegnas 2026 untuk memastikan kepentingan rakyat.
Namun, Kemenenergasmen belum mengkomunikasikan pandangan mereka terkait RUU Migas. Dalam pertemuan sebelumnya, Pemerintah telah melakukan perubahan pada RUU Migas untuk memastikan kepentingan rakyat dan bisnis minyak dan gas bumi di Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, RUU Migas telah menjadi topik hangat di DPR RI. Golkar menyoroti adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah dan DPR RI tentang RUU Migas, sehingga meminta agar RUU Migas didrop dari prolegnas 2026.
Terkait hal ini, Kemenenergasmen harus segera memberikan klarifikasi terkait RUU Migas. Mereka juga harus bekerja sama dengan DPR RI untuk mencapai kepentingan rakyat dan bisnis minyak dan gas bumi di Indonesia.
#RUUMigas #Golkar #DPRRI