²
Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pemerintah untuk mempercepat perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak efisiensi. Hal ini dikemukakan Presiden dalam sebuah kesempatan, di mana ia juga menjelaskan bahwa target tersebut harus dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu.
Menurut informasi yang diterima, perampingan BUMN ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan aset negara. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat memanfaatkan sumber daya lebih efektif dan efisiensi untuk kepentingan publik.
Terkait dengan hal ini, Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasa amanah masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Negara Dony Oskaria juga mengatakan bahwa tidak akan ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) bagi pegawai BUMN yang memenuhi kualifikasi. “Saya pastikan bahwa tidak akan ada PHK,” kata Dony.
Perampingan BUMN ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengelola aset negara dan meningkatkan ekonomi nasional. Berbagai kalangan juga diyakini dapat memberikan kontribusi pada upaya perampingan ini, termasuk akademisi, bisnis, dan masyarakat.
#BUMN #PengelolaanAsetNegara #Efisiensi