Pada Kamis, Komisi III DPR mengapresiasi seleksi calon hakim agung serta calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) dan ad hoc hukum pidana. Upaya ini dianggap sebagai salah satu edisi terbaik dalam sejarah Indonesia.
Dalam sidang yang berlangsung pada siang hari, Komisi III DPR meninjau proses seleksi calon hakim agung 2026. Dalam evaluasi tersebut, Komisi III membandingkan kualifikasi dan kemampuan para calon hakim. Hasilnya, calon-calon yang lolos seleksi dianggap memiliki potensi untuk menjadi hakim agung yang handal.
Komisi III juga menyoroti peranan penting calon hakim ad hoc HAM dan ad hoc hukum pidana dalam menjaga keadilan dan memberikan perlindungan terhadap warga negara. “Kami memandang seleksi ini sebagai salah satu langkah menuju penegakan keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia,” kata Ketua Komisi III DPR.
Tentang proses seleksi, Komisi III mengatakan bahwa calon-calon yang lolos telah melalui ujian psikologi, akademik, dan profesional. Mereka juga dilakukan peninjauan latar belakang serta rekam jejaknya sebagai hakim di berbagai tingkat.
Dalam beberapa tahun terakhir, seleksi calon hakim agung menjadi perhatian khusus di Indonesia. Hal ini karena pentingnya keberadaan hakim agung yang independen dan kompeten dalam menegakan hukum dan memberikan perlindungan terhadap warga negara.
**#Keadilan #HakAsasiManusia #KomisiIIIDPR**