Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berkomitmen memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perdagangan karbon. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan korupsi dan penggunaan kelebihan dalam sistem perdagangan karbon. “Kami berencana untuk meningkatkan ketertransparanan dan keterakuntabilitas dalam proses perdagangan karbon,” kata Menhut Raja Juli Antoni.
Menurut Menhut, langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa proses perdagangan karbon di Indonesia berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. “Kami ingin memastikan bahwa pendapatan dari perdagangan karbon digunakan sebagaimana mestinya, yakni untuk konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim,” tambah Menhut.
Dalam upaya meningkatkan transparansi, Menhut juga berencana memperbarui sistem monitoring dan evaluasi (M&E) yang lebih efektif. “Sistem M&E akan membantu kami untuk mengawasi lebih dekat kegiatan perdagangan karbon di Indonesia dan menjamin bahwa proses tersebut berjalan dengan transparansi,” jelas Menhut.
Menurut data, sebagian besar pendapatan dari perdagangan karbon digunakan untuk konservasi lingkungan. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses perdagangan karbon. “Kami berencana untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi,” kata Menhut.
Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, Menhut juga berencana memperbarui sistem penilaian dan pengawasan yang lebih efektif. “Sistem tersebut akan membantu kami untuk menjamin bahwa proses perdagangan karbon di Indonesia berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas,” jelas Menhut.
Menurut Menhut, langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pendapatan dari perdagangan karbon digunakan sebagaimana mestinya. “Kami ingin memastikan bahwa proses perdagangan karbon di Indonesia berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi,” tambah Menhut.
**#Sustainability #ClimateChange #Forestry**