Pada Rabu, 15 Maret 2023, DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan lintas kementerian dari pemerintah bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk membahas konflik agraria yang tengah mengakibatkan ketimpuran di beberapa wilayah. Rapat tersebut berisi diskusi tentang strategi penyelesaian konflik dan perlindungan hak-hak petani serta pengawasan pangan.
Rapat koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen DPR RI untuk mendengar aspirasi masyarakat dan menyelesaikan masalah agraria yang tengah mengakibatkan ketimpuran. KPA, sebagaimana organisasi yang menangani isu-isu agraria, ikut hadir dalam rapat tersebut untuk membahas strategi penyelesaian konflik.
Salah satu topik yang dibahas dalam rapat adalah perlindungan hak-hak petani dan pengawasan pangan. Pemerintah dan KPA sepakat bahwa perlindungan hak-hak petani serta pengawasan pangan perlu dilakukan untuk menghindari masalah agraria di masa depan.
Dalam rapat tersebut, DPR RI juga membahas isu-isu terkait konflik agraria, seperti hilangnya lahan pertanian akibat proyek-proyek infrastruktur, penggantian petani dengan perkebunan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah agraria yang tengah mengakibatkan ketimpuran. KPA dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam menyelesaikan masalah agraria.
**#KonflikAgraria #PDRRI #KonsorsiumPembaruanAgraria**