Dalam upaya meningkatkan transparansi dan antisipasi korupsi, sejak tahun 2025 sebanyak 15 kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan perlu ada sistem pengawasan yang efektif untuk menangani masalah keuangan di tingkat daerah. “Korupsi di tingkat daerah adalah salah satu ancaman terbesar bagi stabilitas dan keselamatan bangsa,” kata Mendagri dalam keterangan resmi.
OTT KPK dilakukan sebagai upaya meningkatkan komitmen pemerintah untuk menghentikan korupsi. Sejak dilakukannya OTT, sebanyak 15 kepala daerah terjaring. Mereka dihadirkan ke kantor KPK dan diinterogasi tentang aktivitasnya yang terkait dengan korupsi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam korupsi harus menghadapi hukuman sesuai dengan perundang-undangan,” kata Suryadi, Ketua KPK.
Tito Karnavian juga mengingatkan kepada pemimpin daerah untuk menjaga integritas dan kejujuran. “Pemimpin daerah harus menjadi teladan bagi masyarakat, tidak hanya karena jabatan tapi juga karena perilaku yang baik,” kata Mendagri. Dia juga menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam menghadapi masalah keuangan.
Korupsi di tingkat daerah dapat berakibat buruk bagi masyarakat dan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya serius untuk menangani masalah ini. “KPK akan terus melakukan OTT dan memantau aktivitas pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa korupsi tidak dapat berkembang,” kata Suryadi.
#Corruption #LocalGovernment #Transparency