Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Erik Hermawan, mendorong penguatan kebijakan terpadu untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah berbagai tekanan ekonomi yang dialami Indonesia. Menurutnya, stabilisasi nilai tukar rupiah tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, namun juga perlindungan dan pengawalan.
Penguatan kebijakan terpadu dinilai Hermawan sebagai langkah penting untuk menghadapi tekanan eksternal, seperti perbedaan suku bunga antar negara maju dan menengah. “Kebijakan terpadu harus dikembangkan agar rupiah tidak terkikis oleh tekanan eksternal,” kata Hermawan dalam wawancara dengan reporter.
Pemegang amanat ini juga menginginkan pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat memahami dasar-dasar kebijakan yang diambil. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci bagi keberhasilan penguatan kebijakan terpadu,” ujar Hermawan.
Selain itu, Hermawan juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, bank sentral, dan sektor swasta untuk mencapai stabilitas rupiah. “Kerja sama antarinstansi adalah kunci bagi keberhasilan pengawalan rupiah,” kata Hermawan.
Dalam kaitannya dengan tekanan ekonomi global, Hermawan juga menekankan pentingnya diversifikasi sektor ekonomi Indonesia untuk menghadapi perubahan makna pada industri-industri yang berbeda. “Indonesia harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan makna pada industri-industri,” kata Hermawan.
Dalam wawancara lain, Hermawan juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kebijakan terpadu harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Hermawan.
**#StabilisasiRupiah #PenguatanKebijakanTerpadu #EkonomiIndonesia**